Kembali ke Masa Depan Visi Nyerere soal Pembangunan Industri dan Pelajarannya bagi Global South Kontemporer

Selama satu abad terakhir, negara-negara di Global South telah bergulat dengan tantangan pembangunan yang bersifat persisten dan terus berkembang. Terbentuk dalam wadah pengalaman bersama berupa eksploitasi kolonial, imperialis, dan neokolonial, negara-negara ini—sejak tahun-tahun awal kemerdekaan politik mereka (1950-an dan 1960-an)—menghadapi tantangan dalam menjamin kesejahteraan material bagi penduduknya, serta membangun fondasi ekonomi bagi kedaulatan politik yang sejati. Mendiang sarjana pembangunan Afrika dan ekonom heterodoks, Thandika Mkandawire, merumuskan lima ‘tugas historis’ bagi pemerintahan negara-negara Afrika yang baru merdeka: “menyelesaikan dekolonisasi benua, pembangunan bangsa, pembangunan ekonomi dan sosial, demokratisasi, serta kerja sama regional” (Mkandawire, 1999).

Sejak memperoleh kemerdekaan politik, bentuk tantangan pembangunan ini dibentuk oleh tuntutan khas dari setiap periode sejarah yang berbeda. Hal ini dimulai dengan kebutuhan mendesak untuk menghasilkan pendapatan bagi pembangunan, kemudian diikuti oleh volatilitas pasar komoditas global, dan selanjutnya tekanan koersif dari lembaga keuangan internasional (international financial institutions/IFIs). Berbagai respons yang muncul terwujud dalam pergeseran paradigma strategis. Kita menyaksikan periode ketergantungan pada ekstraksi dan komoditas primer, yang kemudian diikuti oleh gelombang industrialisasi yang dipimpin negara serta investasi publik pada tahun-tahun awal pascakemerdekaan pada dekade 1960-an dan 1970-an. Pendekatan ini kemudian dibongkar secara sistematis oleh Konsensus Washington (Washington Consensus) pada dekade 1980-an dan 1990-an, yang memaksakan liberalisasi dan fundamentalisme pasar dengan konsekuensi yang berbahaya. Kegagalan mendalam dari proyek neoliberal ini kemudian menghidupkan kembali perdebatan mengenai intervensi strategis negara dan kolaborasi ekonomi Selatan–Selatan (Chang dkk., 2014; Stiglitz, 2018). Seiring banyaknya perubahan tersebut, muncul kembali keterlibatan serius dengan kebijakan industri, sebuah konsep yang sebelumnya dianggap sesat di bawah ortodoksi neoliberal (Cramer dkk., 2020; Oqubay, 2015).

Kebijakan industri kini mendapatkan pembenaran melalui transformasi ekonomi yang melesat cepat di negara-negara seperti Tiongkok, Korea Selatan, dan Brasil. Namun demikian, jelas bahwa kebijakan industri kontemporer kini harus menavigasi medan yang kompleks, yang dibentuk oleh tantangan eksistensial dekarbonisasi, beban berat utang negara yang melumpuhkan, serta krisis yang kian berulang tanpa henti yang melekat pada sistem kapitalisme global. Tantangan-tantangan yang saling memperkuat ini menjadikan peninjauan ulang secara kritis terhadap eksperimen historis pembangunan otonom sebagai sesuatu yang bernilai dan sudah lama tertunda.

Dalam konteks politik dan intelektual inilah artikel ini meninjau kembali visi industrial Julius K. Nyerere, pemimpin pembebasan nasional, intelektual revolusioner, dan presiden pertama Tanganyika dan Tanzania yang merdeka. Kami tidak mengajukan proyeknya sebagai cetak biru (blueprint) yang kaku—mengingat proyek tersebut juga memiliki kelemahan yang layak dipelajari—melainkan sebagai pengalaman yang kaya dan mendidik, sarat dengan pelajaran yang dapat menginformasikan perdebatan-perdebatan mendesak di Global South kontemporer.

“Tumbuh besar di Tanganyika—yang kemudian menjadi Tanzania—pada tahun enam puluhan merupakan pengalaman yang unik di bagian Afrika ini, ketika banyak tetangga kami mengalami gejolak, diguncang oleh konflik suku dan berbagai bentuk pertikaian lainnya, sementara kami menikmati perdamaian dan stabilitas relatif di negara saya.” —Godfrey Mwakikagile1, Life Under Nyerere (2006)

Stabilitas politik Tanzania yang bertahan lama serta narasi nasional yang menyatukan merupakan manifestasi dari kenegarawanan Julius Kambarage Nyerere. Keduanya merupakan perpanjangan dari sebuah proyek politik yang telah ia inisiasi bahkan sebelum ia memangku jabatan presiden negara tersebut. Trajektori politiknya dimulai pada tahun 1954 dengan pendirian Tanganyika African National Union (TANU), sebuah organisasi yang sejak awal didedikasikan pada cita-cita pemerintahan nasional yang mandiri. Dalam mengejar tujuan ini, Nyerere secara piawai menggunakan instrumen tatanan kolonial untuk melawan tatanan itu sendiri ketika ia mempresentasikan kasus Tanganyika di hadapan Dewan Perwalian PBB pada Maret 1955, dan kemudian kembali pada November 1956. Di sana, ia dengan meyakinkan berargumen bahwa administrasi Inggris gagal menjalankan mandatnya untuk mempersiapkan negara tersebut menuju pemerintahan berdaulat. Langkah ini berhasil menerapkan tekanan internasional terhadap negara penjajah (Msekwa, 2005).

Upaya pemerintah kolonial Inggris untuk membatasi ambisi politik Nyerere muncul ketika ia dipaksa memilih antara karier mengajarnya—yang darinya ia mewarisi gelar “Mwalimu”—dan aktivisme politik. Nyerere diberikan ultimatum oleh pimpinan St. Francis College, dekat Dar es Salaam, tempat ia mengajar. Ia diberi pilihan: menghentikan keterlibatan politiknya atau kehilangan pekerjaannya sebagai guru (Shivji dkk., 2020). Langkah ini justru berbalik arah, karena keputusan sadar Nyerere untuk melepaskan profesi aman tersebut menjadi demonstrasi publik yang kuat tentang komitmen, dan mengubahnya menjadi pejuang pergerakan penuh waktu. Hal ini memungkinkan Nyerere melancarkan kampanye nasional yang merumuskan visi kebebasan dan kemerdekaan di seluruh Tanganyika, yang berpuncak pada kemenangan elektoral TANU yang sangat besar dalam pemilu 1958–59. Mandat ini menempatkan Nyerere pada posisi untuk menegosiasikan transisi menuju kemerdekaan pada tahun 1961. Ia menjadi perdana menteri pertama, dan kemudian presiden, dari Tanganyika yang merdeka.

Kebijaksanaan strategis yang sama digunakannya untuk menangani periode pascakemerdekaan, termasuk untuk memungkinkan pemersatuan Tanzania pada tahun 1964. Sebagai arsitek utama penyatuan Tanganyika dan Zanzibar—dua bagian konstitutif dari Tanzania modern—Nyerere secara proaktif membangun narasi nasional yang kohesif, yang menjadi dasar berdirinya identitas bersama bagi rakyat Tanzania. Hal ini dicapai melalui sejumlah instrumen sosial-politik, termasuk promosi bahasa Kiswahili sebagai bahasa nasional (Saul, 2012). Model pemerintahan sipil dan non-kekerasan Tanzania yang ditempa oleh Nyerere terbukti sangat tangguh selama beberapa dekade. Model ini sangat kontras berbeda dengan pendekatan kudeta, kontra-kudeta, dan perang saudara yang melanda negara-negara Afrika pascakolonial lainnya (Shivji, 2012). Dalam masyarakat pascakolonial mana pun, stabilitas politik jangka panjang bukanlah suatu kebetulan sejarah, melainkan hasil dari kepemimpinan yang cermat dan proyek politik yang visioner.

Proyek Nyerere melampaui kohesi politik dengan menyediakan layanan material yang mendalam serta memperluas kesejahteraan sosial bagi penduduk Tanzania. Pada saat kemerdekaan, ia menjadi presiden dari sebuah negara yang sangat terbelakang, yang hanya memiliki tidak lebih dari 12 dokter berkualifikasi penuh, dengan rasio yang mencengangkan, yaitu satu dokter untuk setiap 870.000 warga (Nyangoro, 2002). Pada akhir masa kepresidenannya, pada tahun 1985, lanskap ini telah berubah. Semua pusat perkotaan dan sepertiga desa telah memiliki fasilitas pengobatan. Lebih dari 60% dari 8.000 desa di negara tersebut memiliki akses terhadap air bersih, dan negara menyediakan layanan kesehatan serta pendidikan gratis, bahkan mencakup biaya transportasi siswa ke sekolah (Townsend, 1998). Meskipun kebijakan ekonomi Tanzania di bawah Nyerere menjadikan negara-negara tetangga seperti Kenya sering mencatat pendapatan ekspor yang lebih tinggi, jalur pembangunan Tanzania menghasilkan fondasi kesejahteraan publik yang lebih kokoh bagi rakyatnya, dan mendefinisikan ukuran kemajuan yang berbeda serta berorientasi sosial (Adésínà, 2009; Rodney, 1972; Townsend, 1998).

Sama pentingnya dengan pencapaian domestiknya, warisan internasional Nyerere berdiri sebagai pilar yang kokoh dalam biografi politiknya. Ia menonjol tidak hanya sebagai salah satu filsuf politik paling orisinal dari era kemerdekaan Afrika, yang merumuskan sebuah proyek yang secara sadar disesuaikan dengan realitas dan kebutuhan historis benua tersebut, tetapi juga sebagai suara moral dan strategis yang menonjol di panggung global. Di bawah kepemimpinan Nyerere, Tanzania menjadi tempat perlindungan utama dan pusat logistik bagi gerakan-gerakan pembebasan Afrika bagian selatan. Organisasi-organisasi seperti ANC (African National Congress) dan PAC (Pan-Africanist Congress) dari Afrika Selatan, FRELIMO (Mozambican Liberation Front), ZANU (Zimbabwe African National Union) dan ZAPU (Zimbabwe African People’s Union), serta SWAPO (South West Africa People’s Organisation) dari Namibia, semuanya mempertahankan kantor pusat di Dar es Salaam. Hal ini memantapkan status Tanzania sebagai episentrum perjuangan anti-kolonial di kawasan. Di Tanzania, solidaritas anti-imperialis juga terwujud melalui penerimaan salah satu kedutaan Palestina paling awal di Afrika, yang dibuka pada tahun 1973 (pada saat itu merupakan kedutaan/kantor Organisasi Pembebasan Palestina/PLO) (Magama, 2020), sejalan dengan sikap Pan-Afrikanis awal yang mendukung perjuangan Palestina. Sikap anti-imperialis global Tanzania juga terwujud dalam berbagai bentuk solidaritas dengan Vietnam, Kuba, dan Tiongkok sejak akhir 1960-an dan sepanjang 1970-an, baik pada tingkat pemerintahan maupun pada tingkat aktivisme mahasiswa di dalam negeri (Burton, 2024).

Dengan cara-cara inilah Nyerere muncul sebagai jangkar intelektual Gerakan Non-Blok (Non-Aligned Movement/NAM), dengan merumuskan visi non-blok yang bukan sedekar didasarkan pada netralitas pasif, melainkan pada komitmen prinsipil yang aktif terhadap penentuan nasib sendiri, anti-imperialisme, dan restrukturisasi radikal atas tatanan ekonomi global yang tidak berkeadilan. Kedudukannya yang terhormat diakui secara global ketika ia dipilih untuk memimpin South Commission pada tahun 1987. Majelis para intelektual dan negarawan dari seluruh Global South ini merupakan respons langsung terhadap tatanan global yang direkayasa merugikan negara-negara dan bangsa-bangsa mereka. Kepemimpinan Nyerere dalam inisiatif ini menegaskan perannya sebagai pemikir fundamental bagi solidaritas Global South, penentuan nasib sendiri, dan pembangunan. Seiring berjalannya waktu, kemudian di tahun 2009, Majelis Umum PBB secara anumerta menganugerahkan Nyerere gelar ‘pahlawan keadilan sosial dunia,’ dengan mencatat bahwa ia ‘membantu memimpin seluruh Afrika terbebas dari kolonialisme, dan menuju sebuah sistem sosio-ekonomi yang menempatkan manusia—alih-alih maksimalisasi keuntungan—sebagai fokus dari semua kegiatan ekonomi’ (Brockmann, 2009: 7).

Meskipun warisan internasional, regional, dan nasional Nyerere sangat luas, artikel ini memfokuskan diri pada wawasan yang tertanam dalam pemikiran industrial dan pembangunan Nyerere. Analisis selanjutnya mengkaji dimensi ekonomi dari filsafat Ujamaa-nya, sebagai pendekatan regionalnya terhadap industrialisasi, serta keterkaitan kritis antara kedaulatan, pembangunan, dan substitusi impor dalam kerangka kebijakannya. Setelah penggalian ini, artikel kemudian secara kritis menelaah alasan di balik diabaikannya warisan intelektual Nyerere dalam wacana pembangunan kontemporer, sebelum ditutup dengan ekplorasi mengenai bagaimana wawasan-wawasan yang dipulihkan ini dapat menginformasikan dan memajukan perdebatan-perdebatan mendesak tentang kebijakan industri di Global South saat ini.

“Bagi kami di Afrika, tanah selalu diakui sebagai kepemilikan bersama. Setiap individu dalam masyarakat kami memiliki hak untuk menggunakan tanah, karena tanpa itu ia tidak dapat mencari nafkah, dan seseorang tidak dapat memiliki hak untuk hidup jika ia juga tidak memiliki hak atas sarana untuk mempertahankan kehidupan.”

Ujamaa – The Basis of African Socialism, oleh Julius K. Nyerere,
diterbitkan sebagai pamflet TANU pada tahun 1962

Ujamaa, sebuah istilah dalam bahasa Kiswahili yang bermakna kebersamaan dan kekeluargaan, menjadi sinonim bagi filsafat sosial-politik Nyerere serta perumusannya yang khas mengenai sosialisme Afrika. Hal ini bukan sekadar sikap ideologis, melainkan sebuah proyek politik komprehensif yang bertujuan membangun kemandirian nasional. Mekanisme pelaksanaannya didasarkan pada kepemimpinan negara dan dukungan teknis bagi koperasi pedesaan serta pembentukan kelompok pertanian yang dikelola secara mandiri, yang seluruhnya diarahkan untuk mentransformasi produksi pertanian (Sheikheldin, 2015). Pada intinya, Ujamaa berupaya menyelaraskan dua tujuan kembar, yaitu keadilan dan produktivitas, dengan merintis konsep teknologi tepat guna dan pembangunan partisipatif yang hingga kini masih menjadi objek ketertarikan akademik global (Morehouse, 1979; Sheikheldin, 2018). Salah satu daya tarik utama dari warisan Nyerere adalah bahwa ini merupakan salah satu dari segelintir peristiwa dalam sejarah di mana konsep-konsep tersebut diterapkan secara nasional, sehingga menyingkap potensi nyata, tantangan, serta kebutuhan kebijakan dalam praktiknya.

Visi Nyerere tentang organisasi kerja sosialis di Afrika, dan secara lebih spesifik di Tanzania, bertumpu pada dua prinsip dasar. Pertama, sentralitas objektif ekonomi pedesaan, yang melibatkan sebagian besar penduduk dan menghasilkan sebagian besar pendapatan negara. Kedua, penghargaan yang mendalam terhadap cara-cara historis Afrika dalam mengorganisasi kehidupan sosial, khususnya unit keluarga besar dan tradisi kepemilikan komunalnya. Hal ini disertai dengan penolakan eksplisit terhadap model sosialisme universal yang seragam untuk semua konteks. Nyerere secara konsisten berargumen bahwa lintasan sejarah Eropa, yang dikatalisasi oleh revolusi industrinya, secara fundamental berbeda dari lintasan Afrika. Oleh karena itu, jalan Afrika menuju sosialisme tidak bisa sekadar meniru cetak biru asing (Nyerere, 1977c). Ia pernah dikutip dan mengatakan, “Jika Marx dilahirkan di Sumbawanga [sebuah wilayah di Tanzania], ia akan menghasilkan Deklarasi Arusha alih-alih Das Kapital” (Shivji, 2012: 108).

Berdasarkan fondasi ini, Nyerere mengemukakan teori bahwa jalur Tanzania menuju keadilan dan sosialisme harus bersifat agraria, dibangun di atas aset-aset utama benua tersebut: tanah, tenaga kerja, dan nilai-nilai komunal yang telah ada sebelumnya. Ia membenarkan pendekatan ini baik atas dasar pragmatis maupun kedaulatan. Pertama, Tanzania tidak memiliki modal besar dan keahlian khusus yang diperlukan untuk memulai pembangunannya melalui industri berat skala besar. Ia juga berpendapat bahwa ketergantungan pada sumber eksternal untuk memperoleh sumber daya tersebut niscaya akan mengorbankan kedaulatan politik yang telah diperjuangkan dengan susah payah, sekaligus menciptakan bentuk-bentuk ketergantungan baru. Kedua, dalam pilihan-pilihan pengorganisasian pertanian itu sendiri, tingginya biaya alat-alat pertanian modern membuat kepemilikan individual menjadi tidak terjangkau bagi mayoritas besar rakyat. Oleh karena itu, pencapaian produksi yang efisien yang mampu mengerahkan seluruh sumber daya negara meniscayakan kepemilikan komunal atas sarana-sarana produksi tersebut, yang diatur dan didukung oleh negara yang mewakili warganya melalui tindakan nyata, bukan sekadar retorika.

Argumen-argumen ini diulang dalam pidato-pidato Nyerere kepada publik sepanjang dekade 1960-an. Argumen tersebut diperkaya dengan rujukan pada transisi Afrika serta pentingnya proyek-proyek politik dan pembangunan yang sesuai dengan konteks Afrika. Dan argumen-argumen inilah yang membentuk fondasi ideologis bagi proyek pengelompokan penduduk atau villagisasi (Pemukiman desa) Ujamaa. Desa-desa Ujamaa dirancang sebagai unit terpadu antara hunian dan produksi pertanian, yang diolah secara kolektif dengan memanfaatkan layanan negara, serta dengan pembagian tugas dan keuntungan melalui metode demokratis dan kooperatif. Pembentukan desa-desa ini mengikuti nasionalisasi atas tanah-tanah yang sebelumnya teralienasi secara kolonial, serta pembentukan sistem penguasaan tanah berbasis sewa yang diturunkan dari negara pada perkebunan-perkebunan yang tersisa (Patnaik dkk., 2011). Pada fase awalnya dari tahun 1968 hingga 1973, proyek ini disambut dengan antusiasme rakyat yang signifikan. Penerimaan negara dari sektor pertanian melonjak pada tahun pertama, melampaui aliran hibah luar negeri yang tidak andal dan sering kali menurun (Ibhawoh & Dibua, 2003). Namun, momentum ini terbukti sulit dipertahankan. Terjadi perlambatan partisipasi sukarela, yang sebagian besar dikaitkan dengan tidak adanya insentif finansial langsung bagi petani individu. Hal ini memicu pergeseran kebijakan. Pada tahun 1973, Nyerere membalik arah dari yang sebelumnya ia menekankan pemukiman desa sukarela dan berbasis insentif, kemudian mewajibkan seluruh penduduk pedalaman untuk tinggal di desa-desa.

Dorongan untuk meningkatkan produktivitas dalam kerangka Ujamaa membawa kebijakan-kebijakan Nyerere melampaui sektor pertanian. Ia menyoroti bahwa perempuan pedesaan bekerja dalam durasi yang lebih panjang, sementara segmen-segmen penduduk lainnya mempertahankan jadwal kerja yang tidak memadai bagi urgensi pembangunan nasional (Nyerere, 1977a). Ia juga secara radikal mendorong pemikiran ulang terhadap pendidikan, dengan menyerukan agar kurikulum dan struktur—termasuk usia masuk sekolah—dirancang ulang untuk menghasilkan individu-individu yang siap melayani dan menopang komunitas mereka, alih-alih hanya menyediakan mobilitas sosial bagi segelintir kelompok yang memiliki privilege (Nyerere, 1977d).

Yang terpenting, fokus agraria Ujamaa sama sekali bukanlah penolakan terhadap industrialisasi, melainkan sebuah usulan model fase-komplementer. Filsafat ini membingkai peningkatan produktivitas pertanian yang diantisipasi sebagai prasyarat penting untuk menciptakan surplus modal yang diperlukan guna membiayai ekspansi industri. Pada saat yang sama, model ini secara eksplisit memasukkan industri-industri kecil yang dikelola secara kooperatif untuk pengolahan hasil pertanian. Industri-industri kecil ini dibayangkan dan dirancang bukan sebagai pabrik raksasa, melainkan sebagai industri rumah tangga yang terdesentralisasi, yang memanfaatkan tenaga kerja dan bahan baku lokal tanpa mengharuskan investasi modal yang sangat besar. Adapun fasilitas industri strategis yang lebih besar yang ditujukan untuk melayani pasar nasional, seperti Pabrik Tekstil Friendship (Friendship Textile Mill) yang didukung oleh Tiongkok, Nyerere memprioritaskan efisiensi logistik dengan menempatkannya di pusat-pusat perkotaan, di mana infrastruktur yang telah ada dapat meminimalkan biaya tambahan (Nyerere, 1977b). Dengan demikian, Ujamaa membayangkan sebuah progresi dialektis di mana sektor agraria yang telah ditransformasi akan meletakkan fondasi material dan sosial bagi jalur industrialisasi terdesentralisasi yang khas bagi Tanzania. Kekurangan utama dari model ini adalah bahwa ia mengabaikan perjuangan kelas dalam masyarakat Tanzania, sehingga memungkinkan petani yang lebih kaya menggunakan desa-desa Ujamaa untuk memajukan kepentingan mereka sendiri (Shivji, 1970).

“Saat ini kita berada dalam kondisi yang cukup nyaman; devisa bukanlah salah satu masalah utama kita saat ini. Namun kita harus selalu memastikan bahwa hal itu tidak akan menjadi masalah di kemudian hari, dan kita dapat memastikannya dengan cara meningkatkan dan mendiversifikasi ekspor kita, serta melalui pengembangan yang disengaja atas industri substitusi impor.”

Pidato Julius K. Nyerere pada peletakan batu pertama gedung Bank of Tanzania – Dar es Salaam, 9 Desember 1966

Seperti setiap aspek dari proyek politiknya, kebijakan industri Nyerere secara fundamental diarahkan pada tujuan menyeluruh untuk mencapai kemandirian bagi Tanzania serta menjamin kebebasan dan pembangunan bagi rakyatnya. Keterkaitan intrinsik antara kebebasan dan pembangunan merupakan salah satu kontribusi intelektual utama Nyerere. Ia merumuskannya pada saat wacana arus utama memperlakukan keduanya sebagai isu yang terpisah. Dalam filsafatnya, kebebasan—termasuk kedaulatan nasional, kebebasan dari kelaparan dan kemiskinan, serta kebebasan individu—bergantung pada fondasi material dan intelektual. Kebebasan tersebut bergantung pada peningkatan kekayaan dan pengetahuan yang tersedia bagi komunitas; dengan kata lain, ia bergantung pada pembangunan. Sebaliknya, ia berargumen bahwa pembangunan sejati hanya dapat dicapai ketika diarahkan oleh rakyat yang merdeka dan negara-negara berdaulat yang mampu mengejar kepentingan mereka sendiri tanpa subordinasi pada pihak eksternal (Nyerere, 1973). Kerangka dialektis ini membentuk strategi industrinya, sebagaimana tampak dalam rasionalisasi atas industri substitusi impor, yang ia benarkan sebagai sesuatu yang esensial untuk membebaskan bangsa dari kerentanan dan ketergantungan yang dihasilkan oleh kebutuhan kronis akan devisa asing.

Dalam banyak hal, Deklarasi Arusha tahun 1967 merupakan cetak biru dasar dari agenda ini. Dokumen TANU yang ditulis oleh Nyerere secara eksplisit mengaitkan kepemilikan atas sarana-sarana produksi dengan tujuan kemandirian dan kebutuhan industrial nasional. Deklarasi tersebut mewajibkan kepemilikan negara atas rentang aset strategis yang relatif luas, termasuk ‘tanah, hutan, mineral, air, minyak dan listrik, media berita, komunikasi, bank; asuransi; perdagangan impor dan ekspor; perdagangan grosir; industri besi dan baja, perkakas mesin, senjata, mobil, semen, pupuk, dan tekstil; serta setiap pabrik besar yang menjadi tumpuan hidup sebagian besar rakyat, atau yang menyediakan komponen esensial bagi industri lain; perkebunan besar, dan terutama yang menyediakan bahan baku yang penting bagi industri-industri utama.’ Dalam sebuah artikel pemantik yang diterbitkan sekitar satu bulan setelah publikasi Deklarasi Arusha (Nyerere, 1968a), Nyerere menjelaskan lebih lanjut bahwa sektor-sektor tertentu harus dimiliki secara eksklusif oleh negara. Ia menggambarkan sektor-sektor ini sebagai sarana utama produksi dan pertukaran, yang mencakup mineral, listrik, komunikasi, pupuk, serta sektor-sektor yang menyediakan bahan baku yang dibutuhkan bagi industri-industri esensial. Ia juga menambahkan industri persenjataan, dengan menyatakan bahwa tidak boleh ada investor swasta yang memiliki saham dalam alat-alat pembunuh ini. Sementara sektor-sektor lain dapat melibatkan investor swasta, negara harus tetap mempertahankan kendali atas saham mayoritas. Prinsip-prinsip ini dengan cepat dioperasikan melalui program nasionalisasi dan investasi yang dipimpin negara dalam skala luas. Kebijakan ini kemudian diradikalkan lebih lanjut dalam pamflet Socialism and Rural Development tahun 1968 (Nyerere, 1977c), yang mengusulkan agar saham publik dalam perusahaan patungan—jika memungkinkan—dimiliki oleh koperasi pekerja, sehingga semakin memperdalam model kepemilikan oleh warga negara. Dalam artikel yang sama, Nyerere juga menekankan pentingnya pemanfaatan keuntungan dari perusahaan-perusahaan milik publik (atau, sebagaimana disebut saat ini, badan usaha milik negara/BUMN) bagi pembangunan dan kesejahteraan nasional.

Kerangka ini melahirkan sejumlah BUMN yang dirancang untuk menguasai sektor-sektor strategis perekonomian, termasuk Tanzania Electric Supply Company (TANESCO), dan sebuah perusahaan induk unggulan bernama National Development Corporation yang menaungi berbagai usaha negara di bidang semen, tekstil, bir, dan barang-barang konsumsi lainnya. Nyerere melengkapi struktur kepemilikan ini dengan kebijakan ketenagakerjaan yang progresif, termasuk penerapan upah minimum nasional. Pendekatannya terhadap regulasi pasar juga relatif pragmatis. Dalam pidato kenegaraan tahun 1967, ia membahas kompleksitas pengendalian harga, dengan berargumen bahwa harga nasional yang seragam hanya mungkin diterapkan jika negara mensubsidi transportasi guna mengurangi biaya beban bagi para penyedia barang dan jasa (Nyerere, 1977a). Ia menggunakan contoh ini untuk memperingatkan bahaya pengendalian yang dogmatis dan diterapkan secara tergesa-gesa tanpa memperhitungkan ketimpangan ekonomi regional di seluruh negeri. Solusinya untuk meredam kompleksitas pengendalian harga adalah pembentukan dewan nasional khusus untuk menangani isu tersebut.

Pada tahun 1970, Nyerere mengeluarkan sebuah surat edaran presiden yang menetapkan ‘partisipasi pekerja’ dalam perusahaan-perusahaan publik. Kebijakan ini membentuk dewan pekerja yang terdiri atas perwakilan buruh dan manajemen puncak yang bekerja sebagai badan penasihat bagi dewan direksi perusahaan. Inisiatif ini dirancang untuk mengurangi konflik industrial, mengatasi keterasingan pekerja, dan meningkatkan produktivitas melalui ditumbuhkannya rasa kepemilikan kolektif. Namun, periode berikutnya dari tahun 1971 hingga 1976 justru menyaksikan lonjakan sengketa industrial dan pemogokan. Para akademisi mengaitkan hal ini dengan kebijakan untuk mempertahankan personel manajemen pra-nasionalisasi, kemudian menjalankan perjanjian manajemen dengan korporasi multinasional yang sama, namun aset-asetnya telah dinasionalisasi (Shivji dkk., 2020). Hal ini memunculkan konflik kelas yang tajam dan tidak diatur antara para pekerja di satu sisi, dan antara manajemen dengan modal asing di sisi lainnya. Titik buta terhadap perjuangan kelas ini menampakkan implikasi negatifnya di sektor industri sebagaimana halnya di sektor pertanian.

Prioritas Nyerere pada sektor-sektor yang memfasilitasi kemandirian, melalui substitusi impor sederhana dan pengolahan hasil pertanian, tidak menutup upaya-upaya ambisius untuk mengejar teknologi baru. Namun, penerapan teknologi tersebut bersifat strategis dan disengaja. Sebagai contoh, Nyerere dengan tegas menekankan bahwa tujuan jangka pendek bukanlah mengadopsi mesin paling canggih di dunia, melainkan memanfaatkan teknologi secara tepat guna dan sesuai dengan tingkat keterampilan tenaga kerja domestik, sehingga menghindari ketergantungan baru pada keahlian asing (Nyerere, 1977b). Di sisi lain, Tanzania juga berinvestasi dalam proyek-proyek strategis dan ambisius untuk mendorong evolusi kemampuan teknologi nasionalnya. Salah satu contoh paling khas adalah rekayasa balik (reverse engineering) lokal terhadap mesin otomotif. Dipimpin oleh organisasi riset dan teknologi Tanzania (disebut RTO; juga dikenal sebagai badan usaha penelitian dan pengembangan/R&D parastatal), termasuk Tanzania Automotive Technology Centre (TATC) dan Tanzania Engineering and Manufacturing Design Organization (TEMDO), sebuah proyek strategis yang didanai publik berhasil melakukan rekayasa balik atas sebuah mesin pembakaran dalam (internal combustion engine) yang kompleks.2 Proyek ini, yang dimulai ketika Nyerere masih menjabat dan diselesaikan pada awal 1990-an setelah ia tidak lagi menjabat, menunjukkan kapasitas lokal yang tinggi dalam manufaktur tingkat lanjut serta melatih satu generasi insinyur dan teknisi Tanzania. Pada akhirnya, prototipe mesin tersebut tidak dikomersialisasikan sebagai akibat dari kemunduran politik dan tekanan penyesuaian struktural pasca kepemimpinan Nyerere (1961–1985). Meski demikian, proyek ini tetap berdiri sebagai kesaksian kuat atas infrastruktur teknis dan kelembagaan yang dibangun di bawah kebijakan industri, ekonomi, dan pendidikan Nyerere. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kebijakan industri Nyerere tidak lepas dari kekurangan dan ruang untuk perbaikan, kebijakan tersebut tetap meninggalkan warisan dengan keberhasilan signifikan yang layak dipelajari. Hal ini khususnya relevan bagi negara-negara di Global South yang saat ini menghadapi tantangan-tantangan serupa dan memiliki aspirasi bersama untuk kemandirian, kebebasan, dan pembangunan.

“Kita tidak mampu memiliki lima puluh kompleks manufaktur besi dan baja di Afrika pada saat ini. Semuanya akan beroperasi dengan kerugian besar yang tidak mampu kita tanggung…. Kita perlu mengoordinasikan strategi industri kita, saling bertukar informasi teknis, dan merumuskan cara-cara untuk memusatkan industri-industri tersebut.”

Julius K. Nyerere, pidato di hadapan Organisation of African Unity – 28 April 1980

Dalam perumusan filsafat kemandiriannya, Nyerere secara konsisten menegaskan bahwa kemandirian bukanlah resep untuk isolasi, melainkan prasyarat bagi bentuk kerja sama internasional yang lebih adil. Visinya menempatkan kemandirian sebagai fondasi esensial bagi kedaulatan kolektif, di mana negara-negara yang terbebas dari ketergantungan dapat berinteraksi sebagai mitra sejati. Analogi terkenalnya tentang manufaktur baja secara kuat mengilustrasikan prinsip ini. Di sini, Nyerere berargumen bahwa sebuah negara tunggal yang miskin modal tidak akan pernah mampu membiayai pabrik baja sendiri, yang merupakan salah satu pilar pembangunan dan industri modern. Namun, dengan berbagi investasi dan menggabungkan sumber daya di antara negara-negara tetangga, proyek semacam itu menjadi layak secara ekonomi. Model ini tidak hanya meminimalkan biaya individual, tetapi juga menjamin pasar terintegrasi yang besar bagi output pabrik tersebut, sehingga mengubah mimpi nasional yang mustahil menjadi imperatif regional yang dapat diwujudkan.

Nyerere berpendapat bahwa aliansi politik harus didukung oleh kesatuan ekonomi. Gagasan ini menjadi sentral dalam pidato pembukaannya pada pertemuan persiapan Konferensi Gerakan Non-Blok (NAM) tahun 1970 di Dar es Salaam (Nyerere, 1974). Ia merumuskan pesan inti non-blok sebagai ‘penegasan hak negara-negara kecil, atau yang secara militer lebih lemah, untuk menentukan kebijakan mereka sendiri sesuai dengan kepentingan mereka sendiri.’ Ia menegaskan bahwa hak politik ini kosong tanpa dukungan ekonomi, dan berargumen bahwa kelemahan ekonomi adalah faktor yang memungkinkan ‘Kekuatan-Kekuatan Besar’ memaksakan kehendak mereka kepada negara-negara yang lebih lemah, bahkan tanpa menggunakan kekuatan militer sekalipun. Ia mengidentifikasi kekurangan modal dan keahlian teknis yang bersifat umum di seluruh Global South sebagai hambatan bagi kemampuannya untuk melepaskan diri dari kelemahan ekonomi. Oleh karena itu, Nyerere berpendapat bahwa NAM juga harus menjadi sebuah aliansi ekonomi. Ia membayangkan contoh-contoh praktis berupa investasi industri bersama, proyek-proyek infrastruktur gabungan, serta perjanjian perdagangan preferensial yang dirancang untuk membangun kapasitas produktif dan menciptakan pasar yang saling menguntungkan guna menopang komitmen awal NAM terhadap kemerdekaan politik yang sejati.

Visi ini kemudian dikaji dan dirinci lebih lanjut melalui South Commission, sebuah inisiatif tingkat tinggi pada tahun 1987 yang terdiri atas para pemimpin dan intelektual terkemuka dari seluruh Global South, yang didirikan oleh NAM dan diketuai langsung oleh Nyerere.3 Laporan monumental komisi tersebut, The Challenge of the South (Nyerere & Independent Commission of the South on Development Issues, 1990), diterbitkan pada tahun 1990 dan menyajikan sebuah kerangka intelektual dan kebijakan bagi kolaborasi Selatan–Selatan dalam menghadapi imperatif-imperatif pembangunan utama. Laporan tersebut menguraikan—di antara sejumlah keluaran lainnya—pengaturan bagi perdagangan global dan aksi kolektif, serta kemungkinan-kemungkinan integrasi regional di bidang industri dan teknologi, yang secara kualitatif berbeda dari model-model neokolonial dan neoliberal yang dominan, sembari mengedepankan jalur-jalur pembangunan mandiri yang ditempa melalui solidaritas negara-negara Selatan.

Komitmen Nyerere terhadap integrasi regional ditegaskan tidak hanya melalui upaya-upaya intelektualnya, tetapi juga melalui usaha-usaha politik praktisnya dalam mempersatukan negara-negara Afrika, seperti Preferential Trade Area for Eastern and Southern Africa. Upaya intelektual dan politik ini bukanlah hal yang terpisah dari proyek Nyerere, melainkan kelanjutan yang logis darinya. Upaya-upaya tersebut merupakan bagian dari strategi yang disengaja untuk membangun basis ekonomi regional yang cukup tangguh untuk menahan tekanan dari tatanan global yang saling bermusuhan, sembari menjamin masa depan yang ditentukan oleh kedaulatan kolektif.

Ketika laporan South Commission diterbitkan pada tahun 1990, Majelis Umum PBB meminta seluruh badan PBB untuk mempelajari dan mencermati rekomendasinya. Pada tahun yang sama, Laporan Pembangunan Manusia (Human Development Report) pertama, yang didukung oleh United Nations Development Programme (UNDP), diterbitkan. Pada saat itu, dan sejak akhir 1960-an, Nyerere telah menerbitkan sejumlah buku melalui Oxford University Press, beberapa di antaranya memperoleh pujian signifikan dari para penelaah. Pada dekade 1970-an dan awal 1980-an, nama Nyerere dikenal luas di kalangan yang peduli pada isu tata kelola dan pembangunan di Global South, termasuk di lingkaran akademik terkait di Global North. Menjelang akhir 1980-an dan awal 1990-an, Nyerere masih berpengaruh di kalangan yang membahas kolaborasi Selatan–Selatan. Namun, sejak pertengahan 1990-an, kontribusinya menjadi semakin kurang dikenal, dan sebagian besar memudar menjelang pergantian milenium. Hal ini bertepatan dengan periode ketika ofensif neoliberal telah mengonsolidasikan cengkeramannya atas politik Afrika dan lingkaran akademik studi pembangunan, seiring dengan dominasi program penyesuaian struktural (structural adjustment programs/SAPs) dan wacana pembangunan yang dipromosikan oleh lembaga keuangan internasional (IFIs). Tentu saja masih terdapat kantong-kantong kecil ‘perlawanan’ di kalangan akademisi pembangunan dan perumusan kebijakan pembangunan, yang terus menghasilkan literatur relevan yang mendokumentasikan ‘masa-masa kelam’ pembangunan Afrika tersebut (misalnya, Adésínà, 2009; Mkandawire, 1999, 2001). Namun, gambaran keseluruhannya tetap suram.

Pada saat itu, atmosfer dominan merupakan antitesis dari posisi anti-imperialis, Pan-Afrikanis, dan sosialis Nyerere mengenai pembangunan, yang mempromosikan model negara pembangunan, kebijakan industri, kemandirian, dan kolaborasi Selatan–Selatan. Lembaga-lembaga keuangan internasional menjadi semakin percaya diri, ditopang oleh wacana politik dan ekonomi yang secara aktif melemahkan model Nyerere. Dari waktu ke waktu, nama dan warisan Nyerere memang disebut secara kehormatan dan diakui secara seremonial. Sayangnya hanya sebatas itu saja. Generasi-generasi berikutnya dari para sarjana pembangunan Afrika (terutama ekonom), para pengambil keputusan Afrika, direktur OMS Afrika dan para ‘aktivis,’ serta konsultan IFI, hampir sama sekali tidak membicarakan Nyerere dan warisannya. Banyak di antara mereka bahkan tidak pernah menjumpai dengan karya-karyanya.4 Bahkan, perlakuan semacam ini tidak hanya menyasar warisan Nyerere, tetapi—dalam tingkatan yang berbeda-beda—juga warisan sejumlah pemimpin pembebasan nasional Afrika lainnya, seperti Amilcar Cabral, Robert Sobukwe, dan tokoh-tokoh lain. Dalam periode yang lebih baru, ketika sebagian warisan Nyerere disebutkan, termasuk periode Ujamaa di Tanzania, hal tersebut sebagian besar disajikan sebagai bagian dari narasi negatif—membesar-besarkan kegagalan dan meremehkan keberhasilan.

Baru belakangan ini periode pengabaian tersebut mulai ditinjau ulang. Berbagai sarjana pembangunan Afrika dan pembuat kebijakan mulai kembali mempertimbangkan tema-tema dan perspektif dari era pembebasan nasional dan dekade-dekade awal kemerdekaan politik (Adésínà, 2009; Oqubay, 2015; Sheikheldin, 2015). Topik-topik seperti negara pembangunan, kebijakan industri, integrasi regional Afrika, dan kolaborasi Selatan–Selatan kembali masuk dalam agenda pembahasan (Chang dkk., 2016; Cramer dkk., 2020; Sheikheldin, 2025; Wade, 2018). Seiring dengan itu, warisan Nyerere tengah mengalami kebangkitan, ditinjau melalui lensa-lensa baru apresiatif dan sekaligus kritis.

Setiap lensa apresiatif terhadap warisan Nyerere juga harus bersifat kritis. Pendekatan ini memungkinkan pembangunan atas wawasan dan keberhasilan positif, sekaligus merevisi kelemahan teoretis dan praktisnya. Dalam bagian ini, kami secara singkat menyoroti beberapa poin utama keterlibatan kritis terhadap warisan Nyerere.

Secara teoretis dan strategis, salah satu sisi utama yang terabaikan dalam fondasi filosofis Nyerere adalah kegagalan awal untuk mengakui konflik kelas di dalam Tanzania yang telah merdeka. Dalam tulisan-tulisan dasarnya, seperti Deklarasi Arusha, Nyerere memperlakukan Tanzania pascakemerdekaan sebagai sebuah zona bebas konflik kelas, yang dianggap belum tercemar oleh kemunculan kelas-kelas yang saling bertentangan dalam masyarakat pascakolonial. Nyerere melihat adanya peluang untuk melakukan restrukturisasi sebelum relasi produksi kapitalis mengakar. Namun, sejumlah akademisi yang tulus mengkaji warisan Nyerere menilai hal ini sebagai salah satu aspek paling problematis dari karya teoretisnya, mengingat bahwa masyarakat Tanganyika/Tanzania pada kenyataannya telah menunjukkan kemunculan kontradiksi kelas pascakolonial (Rodney, 1972; Shivji, 1970). Kelemahan teoretis dan strategis semacam ini tentu tercermin dalam perencanaan dan pengambilan keputusan.

Selain itu, fase pemukiman (villagisasi) paksa dalam Ujamaa—yang telah dibahas sebelumnya dalam artikel ini—menjadi sasaran kritik paling utama terhadap proyek Ujamaa dan keseluruhan warisan Nyerere. Meskipun fase villagisasi paksa terbukti sebagai inkonsistensi serius dalam praksis Ujamaa, dan karena itu layak dikritik, terdapat pula kajian-kajian yang memberikan penilaian seimbang terhadap proyek Ujamaa secara keseluruhan (Freyhold, 1979; Hydén, 1980). Di sini terdapat dua aspek penting yang perlu disoroti. Pertama, villagisasi paksa telah mencatat ‘keberhasilan’ di negara-negara lain—dalam arti mencapai tujuan awalnya, yaitu mendorong kaum tani pedesaan menghasilkan surplus yang tinggi, yang kemudian dapat digunakan negara untuk berinvestasi dalam transformasi ekonomi dan industrialisasi, dengan cara yang memungkinkan penyediaan layanan publik dan pembangunan infrastruktur. Kolektivisasi di Uni Soviet (Davies, 1980) dan Tiongkok ‘berhasil’ dalam pengertian tersebut—yakni mencapai tujuan di balik perancangannya—dan bahkan menerapkan tingkat koersivitas yang lebih tinggi dibandingkan fase villagisasi paksa Ujamaa. Dalam pengertian ini, villagisasi paksa itu sendiri tidak dapat digambarkan sebagai ‘alasan’ dibalik kegagalan Ujamaa.5 Aspek kedua adalah bahwa skema Ujamaa pada awalnya dimulai dengan villagisasi sukarela, dengan tingkat keberhasilan yang relatif baik. Namun, studi-studi oleh Freyhold (1979), Hyden (1980), dan lainnya menyoroti berbagai faktor eksternal—termasuk periode kekeringan panjang yang tidak terduga di Tanzania serta intervensi bermasalah dari lembaga-lembaga seperti Bank Dunia—yang berkontribusi pada meningkatnya tekanan. Faktor tambahan lainnya mencakup melambatnya laju villagisasi sukarela (berbeda dengan fase awal Ujamaa). Pada akhirnya, dan setelah keberhasilan awal tersebut, skema Ujamaa mengalami kesulitan. Villagisasi paksa merupakan upaya penyelamatan yang tidak menghasilkan dampak yang diharapkan, tetapi juga bukan penyebab kegagalan itu sendiri. Dalam konteks ini, keberhasilan relatif yang dicapai oleh Ujamaa tetap mengandung pelajaran sebanyak kegagalan akhirnya.

Sejumlah studi menyoroti adanya disonansi antara strategi dan manajemen dalam Ujamaa sebagai kelemahan lain dari warisan Nyerere (Sheikheldin, 2015). Argumen ini menunjuk pada kekurangan teknis dan manajerial. Memang, sebagian dari kekurangan teknis/manajerial ini bahkan telah disoroti oleh Nyerere sendiri. Hal tersebut mencakup refleksinya mengenai ketergesa-gesaan nasionalisasi sejumlah industri sebelum memastikan bahwa sektor publik Tanzania memiliki kapasitas SDM dan kelembagaan yang memadai untuk melaksanakannya. Kondisi ini juga membuka celah bagi perusahaan-perusahaan asing yang sebelumnya memiliki perusahaan industri tersebut untuk kembali masuk melalui kontrak manajemen.

Kritik umum lainnya adalah bahwa, meskipun Nyerere sangat fokus memerangi kondisi-kondisi yang mendorong korupsi dan kepemimpinan politik yang terkompromi, pada akhirnya ia tidak berhasil mereproduksi kepemimpinan strategis dan moral berkualitas tinggi di dalam elit penguasa. Sebagaimana disoroti oleh sejumlah akademisi, cukup jelas bahwa pada saat Nyerere mengundurkan diri dari jabatan presiden, tidak seorang pun dari jajaran petinggi partai penguasa yang bersedia secara terbuka membela proyeknya. Pada tahun-tahun terakhirnya, Nyerere menjadi semakin sadar akan perlunya transformasi dalam aparatus negara dan elit penguasa, serta dalam lanskap sosial-politik dan sosial-ekonomi secara keseluruhan. Pada tahun 1995, dalam sebuah pertemuan umum partai penguasa (CCM), ia secara terkenal mengatakan, “Watanzania wanataka Mabadiliko; Wasipoyapata ndani ya CCM, watayatafuta nje ya CCM” (yang diterjemahkan bebas menjadi: ‘Rakyat Tanzania menginginkan perubahan; jika mereka tidak menemukannya di dalam CCM, mereka akan mencarinya di luar CCM’).

Secara keseluruhan, sisi yang terabaikan dari model Nyerere justru bersifat sangat instruktif. Sisi-sisi tersebut mengajarkan bahwa setiap kebijakan progresif secara ekonomi harus dirancang dengan analisis yang jernih terhadap struktur kekuasaan nasional agar tidak dikooptasi oleh borjuasi komprador dan kelas rente, atau oleh versi ‘pembangunan’ yang secara aktif dipromosikan oleh institusi dan kekuatan neoliberal. Selain itu, bahkan ketika teori sudah kuat, tanpa strategi yang baik teori tersebut tidak dapat membuktikan dirinya. Lebih jauh lagi, tanpa implementasi yang efektif dan pembangunan kapasitas untuk melaksanakan strategi tersebut, tidak ada strategi yang dapat bertahan. Dalam berurusan dengan warisan Nyerere—dan warisan para visioner penting lainnya dari masa lalu kita—kita sebaiknya mengingat pedoman luas berikut: ‘Visi menginspirasi, namum praktik yang mengajarkan’ (Shivji, 2008).

Ancaman struktural yang didiagnosis Nyerere pada dekade 1960-an telah mengeras menjadi belenggu yang membatasi pembangunan di seluruh Global South saat ini. Bahaya ketergantungan ekonomi, kegagalan proyek neoliberal, serta keterkaitan mendasar antara kedaulatan nasional dan kebebasan manusia, bukanlah catatan kaki sejarah, melainkan realitas kontemporer. Bahkan, ketika wacana neoliberal mulai kehilangan pijakan di ranah akademik dan pengalaman empiris, cengkeramannya atas kekuasaan politik justru semakin menguat. Beban utang negara-negara kita kian memburuk, memberikan lembaga keuangan internasional (IFIs) posisi tawar yang lebih besar dari waktu-waktu yang telah lalu untuk mendikte kebijakan domestik suatu negara. Dan meskipun momen unipolar dari satu ‘Kekuatan Besar’ mungkin tengah memudar, multipolaritas yang sedang muncul tidak dengan sendirinya menjamin kebebasan. Tanpa strategi kolektif yang disengaja dan inisiatif baru kedaulatan kolektif yang belajar dari Gerakan Non-Blok (NAM), South Commission, dan pengalaman-pengalaman lainnya, Global South berisiko sekadar mengganti tuan lama dengan tuan baru.

Krisis-krisis eksistensial baru semakin memperparah tantangan-tantangan yang terus bertahan ini, termasuk meningkatnya ketidakpastian akibat perubahan iklim, perpindahan penduduk yang disebabkan oleh perang dan konflik, serta pandemi. Keadaan darurat semacam ini, dalam sejarah kita yang baru, telah memperkuat urgensi kemandirian dalam komoditas strategis dan kebutuhan akan sistem kesejahteraan sosial yang kuat serta dijamin oleh negara.

Dalam lanskap yang kompleks ini, konsepsi dialektis Nyerere tentang kebebasan dan pembangunan dapat berfungsi sebagai kompas yang tak tergantikan untuk merancang kebijakan industri. Konsepsi tersebut mengarahkan kita pada model-model yang berpusat pada manusia, yang memprioritaskan hak-hak sosial sekaligus hak-hak ekonomi. Filsafatnya, yang dipandu oleh tujuan menyeluruh untuk memperluas kebebasan, menyediakan kerangka kritis untuk menavigasi garis tipis antara pembangunan dan pencabutan hak. Filsafat ini menantang kita untuk merancang jalur-jalur industrialisasi yang tidak berujung pada pembatasan kebebasan melalui keruntuhan lingkungan, perang sumber daya, atau ketimpangan distribusi kekayaan. Lebih jauh lagi, eksperimen-eksperimennya yang luas dengan kepemilikan komunal, kepemilikan pekerja, dan demokrasi langsung, meskipun tidak semuanya berhasil, tetap menyediakan gudang pengetahuan praktis yang sangat penting. Eksperimen-eksperimen tersebut, misalnya, menawarkan wawasan kritis bagi upaya-upaya kontemporer kita dalam menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan abadi mengenai intervensi negara dan demokrasi. Sebagaimana disoroti Nyerere secara visioner, “jika rakyat tidak dilibatkan dalam kepemilikan publik dan tidak dapat mengendalikan kebijakan yang dijalankan, maka kepemilikan publik dapat mengarah pada fasisme, bukan sosialisme. Jika rakyat tidak berdaulat, maka mereka dapat menderita di bawah tirani mengerikan yang dipaksakan atas nama mereka.” (Nyerere, 1968b)

Relevansi usulan-usulan Nyerere mengenai integrasi regional juga semakin menguat pada momen saat ini. Di era rantai pasok global yang rapuh serta instrumen ekonomi yang dipersenjatai dengan sanksi dan tarif, logika kemandirian kolektif dan kerja sama Selatan–Selatan secara otonom (yakni, tidak berada di bawah subordinasi imperium) merupakan sebuah kebutuhan strategis. Selain itu, meskipun taktik spesifik Nyerere tentang industrialisasi yang dipimpin sektor agraria mungkin tidak membentuk cetak biru universal, pendekatan metodologisnya dalam merancang peta jalan industri yang secara strategis menyeimbangkan sumber daya yang tersedia dengan tujuan-tujuan pembangunan yang terdefinisi dengan jelas, berdiri sebagai bukti kuat akan produktivitas kebijakan industri yang tepat guna dan kontekstual.

Terdapat sebuah keharusan intelektual yang mendesak untuk ‘memulangkan’ kontribusi ‘Mwalimu’6 J. K. Nyerere ke dalam perdebatan pembangunan dan kebijakan industri. Warisannya bukanlah sekadar relik yang diserahkan ke arsip, melainkan sebuah tradisi hidup dari filsafat sosialis Global South, serta sumber daya yang kaya, kritis, dan praktis bagi setiap proyek yang berupaya membentuk masa depan di mana kebebasan menjadi hasil nyata dari tatanan ekonomi yang adil.